Remunerasi


Pendahuluan

Untuk meningkatkan kinerja pegawai, suatu badan usaha perlu memberikan suatu bonus atau peningkatan gaji. Hal ini sangat diperlukan untuk mensejahterakan kehidupan para pegawai sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Pemerintahan sebagai salah satu badan usaha, memberikan bonus kepada pegawainya agar para pegawai lebih bersemangat dalam bekerja. Dalam pemerintahan, pemberian bonus ini dinamakan remunerasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), remunerasi adalah pemberian hadiah (penghargaan atas jasa, dsb) atau  imbalan. Pemberian ini ditetapkan pemerintah melalui undang-undang khusus mengenai remunerasi kepada pegawai negeri. Remunerasi dapat juga diartikan sebagai  uang atau substitusi dari uang yang ditetapkan dengan peraturan tertentu sebagai timbal balik suatu pekerjaan dan bersifat rutin dimana tidak termasuk uang lembur atau honor. Biasanya bentuk remunerasi diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang (monetary rewards) atau dapat diartikan juga sebagai upah atau gaji.

Remunerasi mengandung dua unsur, yaitu kompensasi dan komisi (bonus). Kompensasi memiliki arti semua yang diterima baik berupa fisik atau non fisik,  dan harus dihitung dan diberikan kepada seseorang yang umumnya merupakan obyek yang dikecualikan dari pajak pendapatan. Sedangkan komisi (bonus) adalah  imbalan pada tenaga kerja berupa persentase keuntungan dari jasa atau produk yang terjual, sebagai penghargaan dari hasil penjualan. Seseorang bisa menerima komisi sebagai imbalan selain gaji atau juga hanya jika ia berhasil menjual sesuatu tanpa menerima gaji.

Struktur remunerasi terdiri atas tujuh komponen, yaitu :

  1. Gaji, tidak lagi memakai istilah gaji pokok, dimana gaji ditetapkan dengan memperhatikan peranan masing-masing PNS dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
  2. Tunjangan biaya hidup yang terdiri atas tunjangan pangan, perumahan, dan transport.
  3. Tunjangan kinerja (insentif), berupa tunjangan prestasi yang diberikan pada akhir tahun.
  4. Tunjangan hari raya, yang besarnya sama dengan gaji dan diberikan sekali dalam satu tahun.
  5. Tunjangan kompensasi yang diberikan kepada PNS yang bertugas di daerah terpencil, daerah rawan konflik, dan di daerah dengan lingkungan yang tidak nyaman, berbahaya atau beresiko tinggi.
  6. Iuran bagi pemeliharaan kesehatan PNS dan keluarganya diberikan minimal sama dengan yang dibayar oleh PNS.
  7. Iuran dana pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) dengan jumlah yang minimal sama dengan yang dibayar oleh PNS.

Tujuan dari diberikannya remunerasi ini kepada pegawai negeri, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi, adalah untuk mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) agar menjadi manusia yang berkualitas, memelihara SDM yang produktif sehingga tidak pindah ke sektor swasta, dan membentuk SDM dengan perilaku yang berorientasi pada pelayanan serta mengurangi tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Selain itu, menurut sistem remunerasi diharapkan dapat menciptakan persaingan positif antara pegawai, akan terlihat sekali mana pegawai yang benar-benar rajin, mana yang mengikuti arus saja, mana pegawai yang pemalas, mana pegawai yang rajin belajar, mana yang tidak rajin belajar dan seterusnya, sehingga akan terpacu suasana dan bersemangat untuk membangun dan mengembangkan diri.

Perkembangan remunerasi dimulai dari Kementerian Keuangan sejak Tahun 2007, namun sebelumnya Kementerian Keuangan sudah memperoleh Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN) sejak Tahun 1971, dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1971, dari tahun tersebut tunjangan yang diterima adalah 9 x gaji pokok berkurang menjadi 8x gaji pokok kemudian 7x gaji pokok seluruh PNS,  setelah penghasilan pegawai hampir sama dengan pegawai Kementerian lain, maka TKPKN pegawai kementerian Keuangan naik lagi, namun tidak didasarkan pada berapa kali gaji malainkan dengan pola perhitungan tertentu.

Sesuai dengan Undang-Undang NO. 17 tahun 2007, tentang rencana pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025 dan peraturan Meneg PAN Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008, tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi. Kebijakan remunerasi diperuntukan bagi seluruh pegawai negeri di seluruh lembaga pemerintahan yang berdasarkan urgensinya dikelompokkan ke dalam tiga prioritas, yaitu :

  1. Prioritas pertama adalah seluruh instansi rumpun penegak hukum, rumpun pengelola keuangan negara, rumpun pemeriksa dan pengawas keuangan negara serta lembaga penertiban aparatur negara.
  2. Prioritas kedua adalah kementrian atau lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasil penerimaan negara dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung termasuk Pemda.
  3. Prioritas ketiga adalah seluruh kementrian atau lembaga yang tidak termasuk prioritas pertama dan kedua.

Pada tahun 2010 pemerintah menargetkan akan melakukan reformasi birokrasi di 12 Kementerian atau Lembaga (KL). Selanjutnya, pada 2011, reformasi birokrasi sudah bisa tuntas diterapkan di seluruh kementerian atau lembaga. Ke-12 lembaga itu adalah Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Polhukam, Kantor Meneg PAN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Kepolisian Negara RI, Lembaga Administrasi Negara, BKN dan BPKP. Menyusul lembaga lain seperti Depkeu, BPK, MA dan Setneg.

 

Pembahasan

Adanya remunerasi ini sering disalahgunakan oleh para PNS. Pada dasarnya remunerasi ini dibuat untuk menghindari adanya kasus korupsi di Indonesia dan meningkatkan produktifitas pegawai pemerintahan, tetapi banyak yang terlena dan ingin terus memperkaya dirinya. Beberapa contoh kasus yang menyalahgunakan remunerasi, yaitu kasus Dhana Widiatmika dan Hakim Syarifuddin.

Kasus pertama adalah kasus Dhana Widiatmika yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Pajak yang diduga menggelapkan pajak masyarakat. Dahana memiliki rekening yang mencurigakan dan kasusnya pun terkuak pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) PPATK dengan Komisi III DPR pada Selasa 21 Februari 2012. Ini bermula ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Nasir Jamil, mendengar keluhan lembaga penegak hukum bahwa laporan PPATK dinilai sebagai laporan yang datanya biasa-biasa saja. Tetapi Kepala PPATK M Yusuf membantah temuan lembaga yang dipimpinnya hanya berupa data yang biasa-biasa saja. Ditemukan 18 rekening  dan dana 50 ribu US Dollar dari luar negeri untuk Dhana.

Adanya kasus Dhana ini membuat Kementrian Keuangan (Kemenkeu) mengkaji ulang sistem remunerasi pegawai. Untuk menangani terulangnya masalah seperti ini, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menyebutkan akan ada sekitar delapan langkah perubahan yang akan dikaji kembali.

Kasus kedua yaitu Hakim Syarifuddin yang merupakan seorang hakim Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim Syarifuddin tertangkap tangan oleh KPK karena diduga melakukan praktek suap di rumahnya, Jalan Sunter Agung Tengah 5 C No. 26, Jakarta Utara, 1 Juni 2011. Ketika itu, KPK menyita uang tunai Rp 392 juta dan US$ 116.128, 245 ribu dolar Singapura, 20.000 yen, serta 12.600 riel Kamboja. KPK juga menangkap kurator PT Skycamping Indonesia (SCI), Puguh Wirawan. Puguh diduga menyuap Syarifuddin agar dapat izin menjual aset PT SCI berupa sebidang tanah di Bekasi, Jawa Barat, yang diperkirakan bernilai Rp 16 miliar dan Rp 19 miliar. Padahal PT SCI itu dinyatakan pailit.

Kasus Hakim Syarifudin ini mencoreng nama penegak hukum sehingga remunerasi kepada hakim akan ditinjau kembali. Kasus ini juga akan menghambat pemberian remunerasi secara penuh dan akan diberikan 70 persen saja, seperti yang dijelaskan oleh Anggota Komisi III DPR Taslim.

 

Penutup

Kesimpulan

Remunerasi adalah pemberian bonus atau penghargaan berbentuk uang atas jasa yang ditetapkan pemerintah dalam suatu undang-undang khusus mengenai remunerasi pegawai. Remunerasi mengandung dua unsur, yaitu kompensasi dan komisi. Struktur remunerasi terdiri atas tujuh komponen, yaitu gaji, tunjangan biaya, tunjangan kinerja, tunjangan hari raya, tunjangan kompensasi, iuran bagi pemeliharaan kesehatan PNS, dan iuran dana pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT). Tujuan remunerasi yang paling penting adalah untuk mengurangi tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemerintahan.

Saran

Dalam menjalankan sistem remunerasi, pemerintah telah bertindak tegas terhadap pegawai-pegawai yang tetap melakukan korupsi setelah ditetapkan kebijakan remunerasi ini. Seperti meninjau kembali, dan menghambat pemberian remunerasi secara penuh terhadap lembaga-lembaga yang menyaahgunakan sistem remunerasi.

 

Daftar Pustaka

Marisa Wajdi (2013). Mengenal Istilah Remunerasi. From http://bunda-bisa.blogspot.com/2013/03/mengenal-istilah-remunerasi.html, 4 November 2014

Solihin. Tunjangan Remunerasi PNS. From http://solihin.mw.lt/BUAHPENA/tunjanganremunerasipns, 6 November 2014

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (2013). Remunerasi. From http://jdih.den.go.id/15/remunerasi, 6 November 2014

Setagu (2011). Remunerasi PNS. From http://setagu.net/about/, 6 November 2014

Kamus Bahasa Indonesia Online. Remunerasi. From http://kamusbahasaindonesia.org/remunerasi, 6 November 2014

Inilah Com (2011). Remunerasi Distop Karena Kasus Hakim Syarifuddin. From http://nasional.inilah.com/read/detail/1572512/remunerasi-distop-karena-kasus-hakim-syarifuddin#.VFjdczSUe1Y, 6 November 2014

Hukum Online.Com (2012). Kasus Mirip Gayus Terulang di Ditjen Pajak. From http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f47bf2d814c2/kasus-gayus-terulang-lagi-di-ditjen-pajak, 6 November 2014

Tribunnews.com (2014). KPK Belum Tentutan Sikap soal Upaya Hukum Kasus Hakim Syarifuddin. From http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/13/kpk-belum-tentutan-sikap-soal-upaya-hukum-kasus-hakim-syarifuddin, 6 November 2014

Merdeka.com (2012). Ada kasus Dhana, Kemenkeu Kaji Ulang Remunerasi. From http://www.merdeka.com/peristiwa/ada-kasus-dhana-kemenkeu-kaji-ulang-remunerasi.html, 6 November 2014

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s