Koperasi


1. Hukum-Hukum dan Undang-Undang tentang Koperasi

Koperasi di Indonesia diatur oleh hukum dan berlandaskan pada Undang-Undang dan Pancasila. Adapun UU dan hukum-hukum yang menjadi dasar hukum koperasi adalah :

  • UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan 4 :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasr atas asas kekeluargaan.” “Perekonmian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

  • UU Koperasi No. 12 Tahun 1967.
  • UU Koperasi No. 25 Tahun 1992 :

“badan Usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasrkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasrkan atas asas kekeluargaan.”

  • UU Koperasi No. 17 Tahun 2012.
  • Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1994.
  • Peraturan Menteri No. 1 tahun 2006.

2. Cara Mendirikan Koperasi

Cara mendirikan koperasi di Indonesia adalah :

  • Mengikuti dasar hukum koperasi.
  • Dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kegiatan dan kepentingan ekonomi bersama.
  • Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya ada penyuluhan terlebih dahulu agar sekelompok masyarakat yang ingin mendirikan koperasi paham tentang pengkoperasian, sehingga anggota yang nantinya akan masuk paham mengenai nilai, prinsip, hak dan kewajibannya.
  • Diadakan rapat persiapan.
  • Pelaksanaan rapat pembentukan koperasi dimana rapat ini akan dihadiri oleh pejabat. Untuk koperasi primer, sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 20 orang pendiri. Untuk Koperasi Sekunder, sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh 3 koperasi yang diwakili oleh wali-walinya. Dalam rapat ini akan dibahas mengenai anggaran dasar koperasi, yang antara lain memuat :

a. Nama dan tempat kedudukan.

b. Maksud dan tujuan.

c. Bidang usaha.

d. Keanggotaan.

e. Rapat anggota.

f. Pengurus, pengawas.

g. Sisa hasil usaha.

  • Pembuatan akta oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).
  • Selanjutnya notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat berwenang yang dilengkapai dengan persyaratan administrasi.
  • Pejabat yang berwenang wajib meneliti materi anggaran dasar yang diajukan dan persyaratan administrasi lainnya.
  • Pejabat yang berwenang melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi.
  • Apabila diterima, pengesahan selambat-lambatnya 3 bulan sejak berkas diterima lengakap. Setelah itu akan diterbitkan SK.
  • Apabila ditolak, keputusan penolakan dan alasannya akan dikembalikan pada kuasa pendiri selambat-lambatnya 3 bulan. Para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu 1 bulan. Keputusan terhadap permintaan ulang diberikan paling lambat 1 bulan.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mendirikan koperasi secara umum adalah :

  • Dua rangkap salinan akta pendirian koperasi dari notaris (NPAK)
  • Berita acara rapat pendirian koperasi.
  • Daftar hadir rapat pendirian koperasi.
  • Foto copy pendiri yang mana urutannya harus sesuai dengan daftar hadir.
  • Kuasa pendiri untuk mengurus pengesahan pembentukan koperasi.
  • Surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang-kurangnya sejumlah simpanan pokok dan wajib yang harus dilunasi oleh pendiri.
  • Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun mendatang, rencana anggaran belanja, dan pendapatan koperasi.
  • Daftar pengurus dan pengawas.
  • Daftar sarana kerja koperasi.
  • Surat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengurus.
  • Struktur organisasi.
  • Surat pendukung status kantor koperasi dan bukti pendukungnya.
  • Dokumen lain yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Neraca

Neraca atau Balance Sheet adalah salah satu laporan keuangan yang memberi informasi tentang harta atau aktiva (assets), kewajiban (liabilities), dan modal sebuah perusahaan. Terdapat 2 macam neraca dimana aktivanya ada yang dicatat di atas dan kewajiban serta modalnya dicatat dibawah. Sedangkan satu lagi aktiva dicatat disebelah kiri dan passiva dicatat disebelah kanan atau akan seperti aktiva=passiva.

Dalam neraca untuk koperasi dimana aktiva di bagian kanan dan passiva di bagian kiri, di bagian aktiva terdapat aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan di bagian kewajiban dan modal terdapat hutang dagang, simpanan sukarela, simpanan pokok, simpanan wajib, dan akun-akun lain yang mempengaruhi kewajiban dan modal.

Sumber :

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51d5652650ef9/badan-hukum-syarat-koperasi-berkembang

http://www.depkop.go.id/phocadownload/Tata_Cara/syarat_pendirian_koperasi.pdf

http://edukasi.kompasiana.com/2013/04/28/landasan-landasan-koperasi-551007.html

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=260:proses-pengesahan-badan-hukum-koperasi-dan-persyaratan-administrasi&Itemid=93

http://www.depkop.go.id/phocadownload/Tata_Cara/syarat_pendirian_koperasi.pdf

http://www.depkop.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=261:informasi-perkoperasian&Itemid=93

http://www.slideshare.net/Deddy21/contoh-laporan-keuangan-koperasi-9687301

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s